Kamis, 29 April 2010 20:35 WIB
TINDAK lanjut pengungkapan skandal Bank Century akhirnya bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi telah meminta keterangan dari dua tokoh kunci dalam penyelamatan Bank Century yakni Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan anggota KSSK Boediono.
Kedua tokoh itu pantas disebut kunci karena DPR menyebutkan bahwa keduanya merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kebijakan penyelamatan Bank Century, yang dinilai melanggar Undang-Undang. Karena DPR bukan dianggap sebagai lembaga hukum, maka kebenaran material dari skandal tersebut menjadi tugas penegak hukum.
KPK menjadi institusi yang diharapkan masyarakat bisa memberi kepastian dari skandal yang berpotensi merugikan negara Rp 6,7 triliun tersebut. Sejauh ini KPK tampak ragu untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan DPR. Namun dengan pemeriksaan yang dilakukan kepada kedua tokoh kunci tersebut, setidaknya kasus ini akan segera bisa dijelaskan apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak.
Dari fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan yang dilakukan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, kuat kesan bahwa ada kesalahan kebijakan yang berpotensi merugikan keuangan negara. Melalui perdebatan yang sengit, Sidang Paripurna DPR menetapkan adanya pelanggaran terhadap penyelamatan Bank Century tersebut dan untuk itu terutama Sri Mulyani dan Boediono diminta untuk bertanggung jawab.
Hasil audit investigasi yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan tentunya bisa menjadi landasan kuat yang dipakai KPK untuk mengungkap skandal ini. KPK tinggal mencari bukti hukum yang bisa memperkuat hasil audit investigasi yang dilakukan BPK.
Kita merasakan kuatnya tarik menarik untuk melanjutkan dan tidak melanjutkan kasus tersebut. Namun kita tidak boleh membiarkan kasus ini mengambangkan karena akan merugikan semuanya. Sri Mulyani maupun Boediono akan seumur-umur tersandera sebagai pihak yang dianggap bersalah. Pemerintah pun akan dianggap ikut bersalah. Masyarakat sendiri terbelah dua, di mana satu pihak yakin ada korupsi, di pihak lain menganggap bahwa itu murni langkah penyelamatan ekonomi.
KPK harus membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat karena skandal ini terlanjur menjadi perhatian masyarakat. Banyak dugaan-dugaan yang muncul dalam skandal ini, sehingga jika KPK bersikap tertutup akan membuat masyarakat semakin curiga.
Ketika pemeriksaan terhadap Sri Mulyani dan Boediono dilakukan di kantor kedua pejabat tersebut, sebagian besar masyarakat menduga adanya ketakutan KPK untuk memintai keterangan kepada kedua pejabat negara itu. Sebab, KPK dianggap mengorbankan prinsip kesetaraan di muka hukum (equality before the law) dengan mengikuti permintaan terperiksa untuk melakukannya di kantor kedua pejabat tersebut.
KPK memang mengatakan bahwa pemeriksaan seperti ini bukanlah yang pertama dilakukan. Namun karena buruknya komunikasi, masyarakat terlanjur menganggap KPK takut terhadap kekuasaan, sehingga mengorbankan kebenaran dan keadilan.
Tentunya KPK tidak boleh membiarkan persepsi itu terus menguat. Di tengah ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi, jaksa, dan hakim, sangat berbahaya apabila kepercayaan kepada KPK juga meluntur. Masyarakat akan kehilangan pegangan terhadap lembaga penegak hukum.
Kita tahu bahwa hasil pemeriksaan tidak bisa dibuka kepada publik. Namun KPK harus mampu meyakinkan masyarakat bahwa mereka berada dalam jalur yang benar dan tidak pernah akan mempermainkan yang namanya kebenaran.
Kemampuan KPK untuk membangun kepercayaan ini penting untuk mencegah masyarakat bersikap apriori. Kalau itu sampai terjadi, walaupun KPK bekerja benar dan memutuskan secara benar, masyarakat tidak akan percaya karena KPK dianggap sudah mengkompromikan kebenaran.
Setelah berlangsung begitu lama kita mengharapkan agar skandal Bank Century cepat dituntaskan. Apabila memang kebijakannya benar, segera tegaskan kebijakan itu benar sehingga pejabat yang dituduh membuat kesalahan tidak terus tersandera oleh tuduhan itu. Sebaliknya apabila ditemukan adanya kesalahan, katakan itu salah dan sepantasnya ada orang yang dimintai pertanggungjawaban.
Ketegaran dari KPK sangat diperlukan karena skandal ini melibatkan banyak pejabat tinggi. Dalam kultur masyarakat kita yang sangat menghormati kekuasaan, bisa kita bayangkan sulitnya petugas KPK untuk memintai keterangan Sri Mulyani dan Boediono yang sehari-hari menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Wakil Presiden.
Namun selama ini KPK sudah menunjukkan dirinya mampu untuk bersikap tegas. Itulah yang membuat mereka menjadi lembaga penegak hukum yang dipercaya oleh masyarakat. Semoga mereka bisa terus mempertahankan integritasnya demi terciptanya Indonesia yang bersih dari praktik KKN.
From : Metro TV News
Tidak ada komentar:
Posting Komentar